Beberapa pekan ini media dipenuhi dengan berbagai berita tentang bencana. Indonesia dilanda bencana alam yang datang bertubi-tubi, semua media menyoroti bencana dengan berbagai angle. Fenomena “menarik” bagi orang yang mengambil untung dari peristiwa tersebut (naudzubillah). Sejenak, rehat dari berita bencana, rasanya ingin menulis sedikit kabar burung dari teman sau kosanku.

“Kak Gege SBI dan RSBI mau dihapuskan!”

Belum sempat menanyakan kebenarannya. Refleks dan dengan semangat langsung komentar panjang lebar. Penasaran juga berita itu dari mana, dicari di internet ternyata belum ada. Semakin penasaran dan tidak sabar ingin menulis. Sebenarnya rencana penghapusan SBi dan RSBI sudah dari lama terdengar isunya akan ditinjau ulang-lah akan dihapus-lah. Tapi, realisasinya sampai sekarang belum ada. Banyak pihak dan kalangan yang pro dan kontra dengan adanya SBI maupun RSBI.

Sebelum jauh menulis, ada baiknya me-refresh sebentar ingatan kita tentang asal mula SBI. Sekolah bertaraf internasional merupakan sebuah jenjang sekolah nasional di Indonesia dengan standar mutu Internasional. Proses belajar mengajar di sekolah ini menekankan pengembangan daya kreasi, inovasi, dan eksperimentasi untuk memacu ide-ide baru yang belum pernah ada. SBI ini lahir pada tahun 2003 tepatnya didasari oleh Undang-undang  No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 50 Ayat 3 yang menyatakan setiap daerah setidaknya punya satu satuan pendidikan bertaraf internasional di tiap kabupaten/kota.

Sejak awal keberadaan rintisan SBI terjadi pro kontra, banyak pihak yang menilai Indonesia belum siap untuk menyelenggarakan program ini. Benar saja, dalam perjalanan panjang selama 7 tahun, tidak sedikit cerita miring dibalik berdirinya SBI di Indonesia. SBI ditunggangi cerita miring karena ada beberapa oknum pendidikan yang memanfaatkan keberadaan SBI ini.

Secara konsep sekolah bertaraf internasional ini memiliki cita-cita yang tinggi untuk membentuk sumberdaya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing di internasional. Akan tetapi, implementasinya sistem pendidikan di Indonesia belum cukup tangguh dan siap menghadapi tantangan yang sangat besar tersebut. Guru-guru dibeberapa daerah terpencil yang seolah dipaksakan untuk mampu mengajar sekolah yang berlabel internasional. Tetapi, pada kenyataannnya SBI tidak jauh berbeda dengan sekolah regular. Hanya yang membedakan fasilitas yang memang jauh lebih baik dengan uang iuran/bayaran sekolah yang lebih tinggi dan jam pelajaran yang jauh lebih padat. Tapi, benarkah outputnya sudah mampu membentuk manusia yang berkualitas?

Sekitar bulan Juni, Kompas memuat tentang beberapa tulisan tentang SBI yang harus dihapuskan, tidak meningkatkan mutu dan lain-lain. Bahkan terakhir ini, terjadi penyimpangan di salah satu sekolah terkait dengan program SBI. Benarkah SBI akan benar-benar dihapuskan?

Beberapa alasan mengapa SBI tidak harus dihapuskan:

  1. Sekolah bertaraf internasional adalah wujud optimisme bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia, bangsa yang maju mengikuti perkembangan jaman dan siap bersaing di dunia. SBI sesuai cita-citanya seharusnya mampu meningkatkan daya saing bangsa.
  2. Sekolah bertaraf internasional memberikan kesempatan kepada para siswa yang memiliki potensi besar, minat besar, dan tentu modal yang besar untuk mampu meningkatkan kapasitas dan kompetensi dirinya sehingga mampu bersaing di dunia.
  3. Sekolah bertaraf internasional mampu meningkatkan kreativitas guru, mampu mendorong guru untuk terus belajar dan mengembangkan dirinya. Guru termotivasi untuk mampu mengajar dalam Bahasa Inggris, guru berkualitas diharapkan mampu membentuk siswa yang berkualitas pula.
  4. Sekolah yang ingin merintis sekolah bertaraf internasional akan mendapat tambahan fasilitas pendidikan yang lebih memadai.

Pertanyaannya adalah apakah harus dengan SBI? Bagaimana dengan pendidikan untuk semua? Bagaimana dengan pemerataan pendidikan? Bukanlah jauh lebih penting agar seluruh anak Indonesia dapat merasakan pendidikan yang berkualias. Keberadaan SBI seolah memberi jarak antara sekolah yang berada di kota-kota yang relatif maju dengan sekolah di desa kecil tertinggal. Bukankan semua anak Indonesia memiliki hak yang sama? Selain keberadaannya yang dinilai “mengeksklusifkan diri”, SBI pun mendorong terjadinya privatisasi pendidikan karena ternyata anggaran pemerintah masih minim untuk program ini.

Mengutif istilah “Kastanisasi pendidikan”, SBI justru akan menimbulkan masalah baru terhadap kualitas SDM Indonesia. Ok, katakanalah SBI berhasil mencetak siswa yang pintar, inovatif, menguasai bahasa internasional dengan baik (tapi mungkinkah akan terwujud ditengah sekolah yang mengandalkan sarana fisik AC dan interntet sebagai “lambing” SBI?). Bagaimana dengan karakter siswa lulusan SBI? Akankah mereka mampu bergaul dengan baik dengan siswa dari sekolah regular? Akankah mereka punya rasa saling menghargai dengan siswa lain? Sedangkan siswa SBI tidak memiliki waktu untuk bersosialisasi dengan siswa lain. Tidakkah siswa yang berada di kelas khusus mengaggap dirinya eksklusif dan rasa bangga yang berlebihan karena merasa “kasta”nya jauh lebih tinggi dari yang lain? Itulah salah satu kekhawatiran dari sebuah pendidikan yang seolah dikhususkan bagi golongan tertentu.

Banyak  pihak yang sudah mengkritisi keberadaan SBI. Lalu adakah solusi konkrit untuk permasalahan ini? Beberapa solusi yang coba untuk ditawarkan pun mungkin jauh dari konkrit. Tapi, ini bukti bahwa tulisan ini bukan sekedar omong kosong. Pertama, pemerintah harus meninjau ulang keberadaan SBI ini, dilihat dari berbagai aspek menggunakan pendekatan yang holistik. Pemerintah harus mulai menyoroti beberapa penyelewengan dan korupsi yang terjadi dalam penganggaran SBI. Hal yang paling penting adalah pemerintah harus meningkatkan kualitas guru diberbagai daerah dengan merata, bahkan perangkat sekolah pun harus memiliki kesiapan yang matang untuk menjalankan amanah yang berat ini. Saran untuk pemerintah mungkin terlalu luas, tapi coba kita harus ingatkan pihak pemerintah sebelum jauh ke mutu pendidikan, sudahkan anak-anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan? Berapa banyak anak yang tidak sekolah?putus sekolah? Alangkah lebih bijaksananya menggunakan anggaran pendidikan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah. Disini, masyarakat memiliki peran penting untuk membantu pemerintah mengawasi jalannya berbagai program terkait pendidikan sehingga tidak ada penyelewengan yang dilakukan pihak tidak bertanggung jawab.

Saran untuk pihak sekolah adalah jangan terburu-buru atau mungkin tergiur dengan iming-iming SBI sebelum sekolah memiliki kapasitas SDM guru yang berkualitas internasional. Semua butuh proses, berpikir sejenak sambil menyiapkan guru yang berkualitas jauh lebih bijaksana, dari pada terburu-buru tapi tidak menghasilkan apa-apa dan menuai kekecewaan banyak pihak. Sebagai pahlawan tanpa jasa, guru tidak akan berhenti untuk mengabdi hanya karena sekolah yang secara fisik masih sederhana. Justru guru akan berupaya mengembangkan diri sehingga layak disebut bertaraf internasional, mungkin tanpa harus menyandang status SBI. Guru yang sejati adalah guru yang mampu mencetak generasi berkualitas dengan usaha terbaiknya, tanpa pamrih, tanpa keluh kesah dan selalu ikhlas di sekolah “kasta” apapun dia ditempatkan.

So, Perlu dihapuskah SBI?

Sumber: web pribadi diterbitkan 9 nov 2010

Comments are closed.